JAMBERITA.COM - Pansus II DPRD Provinsi Jambi M Juber menyampaikan laporan terhadap LKPJ terhadap Kepala Daerah tahun 2017 pada program kerja OPD Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi menuai kekecewaan.
Pasalnya, hasil kunjungan kerja Pansus II pada beberapa kabupaten di provinsi Jambi muncul kekecewaan bahwa hampir tidak ada perhatian Dinkes Provinsi Jambi terhadap kebutuhan mendasar bidang kesehatan di Kabupaten.
"Bahkan Dinkes kabupaten hanya merasa dijadikan objek pada berbagai pelatihan yang diselenggarakan Dinkes provinsi Jambi," paparnya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi kemarin (24/4/2018).
Sementara kebutuhan sarana prasarana medis pembangunan Puskesmas Pembantu, ketersediaan dokter dan dokter spesialis hingga perlengkapan rumah sakit di kabupaten-kabupaten masih jauh dari kondisi ideal untuk mencapai indikator bidang kesehatan yang dipersyaratkan dalam urusan dasar kesehatan.
Program Dinkes yang berhubungan dengan penanganan kasus penyakit menular tahun 2017 terlihat kurang adanya sinkronisasi ataupun koordinasi antara program Dinkes Provinsi dengan Kabupaten Kota. "Padahal anggaran yang digunakan cukup besar," terangnya.
Hasil kunjungan Pansus II di Sarolangun dan Merangin menunjukkan keadaan demikian, pada tahun 2017 ditemukan kasus HIV sebanyak 68 orang dan AIDS sebanyak 41 orang, meninggal 2 orang dan saat ini yang di terapi obat untuk HIV AIDS sebanyak 460 orang.
"Temuan kasus HIV AIDS itu terdapat di 6 kabupaten kota, yaitu kota Jambi Batanghari, Muaro Jambi, Bungo Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat," katanya.
Selain itu, pada tahun 2017 juga ditemukan TB Paru sebanyak 4059 kasus, sedangkan sucsess treatment rate (tingkat kesuksesan pengobatan) sebesar 83 persen. Begitu juga penyakit kusta ditemukan sebanyak 60 orang yang tersebar di sembilan kabupaten kota.
"Kecuali Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci paling banyak ditemukan di Tanjung Jabung Timur, sebanyak 21 orang Adapun penyakit ISPA ditemukan kasus sebanyak 9635 kasus," ungkapnya.
Untuk itu, Pansus II mendesak agar Dinkes menyusun program kegiatan yang menyentuh kebutuhan layanan kesehatan di tiap Kabupaten, baik dalam bentuk bantuan sarana prasarana medis, peralatan kesehatan, kesediaan dokter maupun tenaga medis lainnya.
"Hingga tidak ada lagi persepsi yang muncul bahwa pihak Kabupaten hanya sekedar dijadikan objek dari berbagai kegiatan rutin Dinkes Provinsi Jambi," tegasnya.
Melihat ancaman tingginya prevelensi HIV Aids dan narkoba, perlu segera dilakukan tindakan pencegahan dan penanggulangannya secara komprehensif dengan melibatkan lintas sektor. Untuk mencapai hasil tersebut, perlu ada upaya peningkatan sumber daya manusia, baik aparat pemerintah maupun masyarakat umum.
"Sebagai implementasi dari Permendagri nomor 20 tahun 2007 tentang pedoman umum pembentukan komisi penanggulangan Aids dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV AIDS di daerah," pungkasnya.(afm)
DR. dr. Maulana Silaturahmi dengan Warga Tionghoa di Kelurahan Talang Jauh
Ini Rekomendasi Pansus II terhadap LKPJ Gubernur Jambi TA 2017
Program Beasiswa Dinilai Gagal, Kadisdik Pemprov Jambi Bungkam
DPRD Minta Bappeda Selesaikan Revisi RPJMD Sebelum Juni 2018
Pemkot Jambi Peringati Upacara Hari Kartini ke 139 Tahun 2018


Danrem 042/Gapu di Kodim 0419/Tanjab : Jangan Buat Pelanggaran, Apalagi Judol!


